Menteri Jokowi dikumpulkan menjadi satu untuk membahas berbagai hal seputar pemerintahan dan update terkini seputar pemerintahan. Lalu apa langkah jitu dari pemerintah untuk menghadapi tahun pemilu 2019 ini? Tentu semuanya harus diawali dengan itikad yang baik, tak ada yang mudah menghadapi pemilu ini karena segalanya bisa berubah dalam sekejap seperti pada pilgub DKI kemarin.
 |
| Menteri Jokowi |
Sebelumnya, pemerintah berencana mengeluarkan 54 bidang usaha dari DNI, termasuk di antaranya beberapa bidang yang saat ini didominasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hanya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, ada batasan minimal investasi asing yaitu Rp 10 miliar. Kebijakan ini menuai pro dan kontra, salah satunya Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati yang menganggap revisi DNI terlalu berlebihan. Sebab, banyak sekali aturan DNI itu hanya persyaratan kerja sama atau kemitraan tetapi dimasukan ke DNI. Sehingga banyak sektor yang terkena DNI, meskipun asing hanya menguasai sebagian kecil kepemilikan saham.
Akankah kebijakan pemerintah kedepannya bakal lebih populis? Sepertinya demikian, karena pemerintah perlu memastikan bahwa semua keputusan yang dibuat benar-benar diterima oleh masyarakat sehingga tidak akan mengurangi kemungkinan terjadi penurunan elektabilitas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar